Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu. Foto : Dok/Man

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mendesak Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) menunda penganggaran pengadaan lahan. Tujuannya, tegas Syaikhu, agar kemudian anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bantuan sosial. Khususnya, bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pedagang informal terutama di Suramadu serta daerah-daerah lainnya yang terdampak virus Corona (Covid-19).

Untuk itu, Syaikhu meminta Kepala BPWS hendaknya segera memberikan kepastian mengenai penundaan pengadaan lahan dalam kondisi pandemi Covid-19 yang tengah melanda  Indonesia. Demikian dipaparkan Syaikhu saat menyampaikan pendalaman di tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Virtual Komisi V DPR RI dengan Plt. BPWS, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS), Senin (20/4/2020).

“Kita memahami, bahwa dalam kondisi yang normal saja pengadaan lahan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Apalagi, dalam kondisi pandemi Covid-19. Maka, saya meminta agar anggaran pengadaan lahan ini sebaiknya ditunda saja dan dialihkan untuk bantuan sosial. Khususnya, bagi UMKM dan pedagang informal di Suramadu dan daerah terdampak Covid-19 lainnya. Saya kira, ini juga menjadi bagian dari salah satu tujuan dari BPWS dimana BPWS ini bisa mengurangi tingkat kemiskinan," ujar Syaikhu.

Selain itu, politisi F-PKS itu juga menyoroti pemotongan alokasi anggaran BNPP/Basarnas oleh Pemerintah Pusat hingga sebanyak Rp 670 Miliar. Menurut Syaikhu, Basarnas sebagai salah satu garda terdepan dalam mengatasi kebencanaan seharusnya tidak dikurangi anggarannya. "Alasannya, kerawanan bencana saat ini masih terjadi. Contohnya, erupsi Gunung Anak Krakatau baru-baru ini. Namun demikian, kalaupun terjadi pengurangan anggaran nantinya, saya mendorong Basarnas semaksimal mungkin untuk tidak mengurangi tugas pokok dan fungsinya" tandas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (pun/sf)